Manado, siberindo.co – Bertempat di Hotel Luwansa Manado Kamis (13/10/2022), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Provinsi Sulawesi Utara, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Verifikasi Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Bersama Stakeholder, NGO dan Media,.
Rapat koordonasi yang dibuka secara langsung oleh Plt. Ketua KPU Sulut, Meidy Y. Tinangon juga dihadiri oleh narasumber Karo Ops Polda Sulut Kombespol Drs. Wawan Wirawan SH, MSi, dan Kasrem Kolonel Inf. Hengki Yuda Setiawan.
Meidy Tinangon dalam sambutannya mengatakan kunci sukses pelaksanaan pemilu adalah koordinasi dari semua stakeholder
“Kunci sukses pelaksanaan pemilu adalah koordinasi dengan stakeholder sehingga pemilu 2024 benar-benar menjadi pesta dari rakyat seluruh Indonesia,” kata Tinangon.
Lebih lanjut dijelaskan Tinangon, KPU saat ini akan melaksanakan sub tahapan verifikasi faktual setelah sebelumnya KPU melaksanakan verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024.
“Kita akan melaksanakan sub tahapan verifikasi faktual, di ketahui bersama kita sudah melakukan tahapan verifikasi administrasi. Hasil dari verifikasi ini akan menentukan partai mana yang memenuhi syarat dan tidak,” jelas Tinangon.
Untuk itu kata Tinangon, pelaksanakan tahapan tidak akan suskses tanpa dukungan dari forkopimda, NGO, Pers dan komponen masyarakat termasuk Bawaslu.
“Teman pers bisa menyebarkan luaskan tahapan ini agar publik tidak kaget saat kita turun melakukan verfak. Sehingga tahapan ini benar-benar tersosialiasi kepasa masyarkat luas, bukan hanya pada saat pemungutan suara akan tetapi juga di setiap tahapan pemilu” tandasnya.
Sementara itu, Karo Ops Polda Sulut Kombespol Drs. Wawan Wirawan SH, MSi, dalam paparannya menjelaskan berbagai langkah perlu diambil untuk mengantisipasi potensi kerawanan tahun politik 2022-2024, terkait soal issu ketidak netralan penyelenggara pemilu, memanfaatkan issu sara (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan), politik identitas., netralitas TNI-Polri , politik uang, aksi protes atau unjuk rasa, black campaign, sengketa pemilu, intimidasi,ujaran kebencian dan pemberitaan bohong (hoaks)
“Potensi sengketa pemilu tidak bisa ditolak, tapi bisa diantisipasi. Tugas kepolisian tentu mengawal proses tahapan pemilu agar berlangsung aman,” tegasnya.
Wirawan memastikan, langkah antisipasi tetap dilakukan pihak kepolisian untuk menekan potensi kerawanan selama tahapan pemilu 2024.
“Mudah-mudahan dengan sosialisasi bagus, masyarakat akan memahami tahapan yang sedang dan akan dilaksanakan KPU,” kuncinya.
TNI akan terlibat aktif untuk membackup penyelenggara pemilu. Hal ini dituturkan Kepala Staf Korem (Kasrem) 131/Santiago, Kolonel Inf. Hengki Yuda Setiawan, saat menyampaikan materinya.
“Untuk mengantisipasi berbagai kerawanan dalam tahapan pemilu 2024, ada berbagai hal yang akan kita lakukan, diantaranya TNI netral. Secara ke dalam kita akan mempersiapkan personel untuk membantu KPU,” kata Setiawan.
Menurutnya, seluruh personel TNI yang akan terlibat membantu penyelenggaraan pemilu akan dibekali dengan berbagai pengetahuan, termasuk aturan-aturan pemilu.
“Kita akan berikan edukasi, terutama soal tahapan pemilu. Nanti kami akan memohon ke KPU untuk memberikan penjelasan ke personel kami, sehingga ketika terjadi potensi kerawanan, kami tidak salah mengambil tindakan atau melakukan penanganan. Personel kita harus paham regulasi terkait tahapan pemilu ini,” jelasnya.
Pelaksanaan rakor dibagi dalam dua sesi dimana pada sesi yang kedua Komisioner KPU Yessy Momongan yang membidangi teknis menjadi narasumber serta Kaban Kesbangpol Sulut Ferry Sangian dan perwakilan dari Bawaslu Sulut. (HM)
