oleh

Mendagri Minta Pemda Cairkan Dana Pilkada Pekan Ini

JAKARTA – Pilkada Serentak bakal digelar 9 Desember 2020. Sementara, tahapan penyelenggara pemilu dimulai 15 Juni 2020. Untuk kelancaran Pilkada Serentak, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah segera mencairkan dana atau Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran Pemilu Kada yang diusulkan KPU.

Hal itu diisampaikannya dalam Rapat Koordinasi Khusus Tingkat Menteri melalui Video Conference yang dipimpin Menko Polhukam membahas Persiapan Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020, Senin (8/6/2020).

 “Kita harapkanm sebelum 15 Juni, KPU dan Bawaslu memiliki anggaran untuk melaksanakan tahapan lanjutan yang akan dimulai 15 Juni sambil untuk penambahan anggaran-anggaran yang lain dimintakan kepada APBD melalui addendum NPHD,” kata Mendagri.

Mendagri juga memaparkan realisasi anggaran masing-masing daerah yang menyelenggarakan Pilkada. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk menggenjot realisasi tersebut lewat NPHD yang telah disepakati.

“Kemudian kami melihat realisasi anggaran dari tiap-tiap daerah, realisasi anggarannya kita lihat dari provinsu ini sudah merealisasi sebanyak 42 persen, tinggal 57 persen, kabupaten/kota sudah merealisasi sebanyk 41,68 persen sehingga rata-rata sudah 41 persen yang terealisasi, masih kurang 50an persen yang belum terealisasi. Dalam rapat minggu lalu dengan 270 kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada, kami sudah sampaikan bahwa sebelum tanggal 15 Juni agar daerah-daerah segera untuk mencairkan anggaran sesuai dengan NPHD, yang masih belum teralisasi direalisasikan, sambil duduk bersama dengan KPUD dan Bawaslu daerah untuk menghitung penambahan sekaligus efisiensi mata program kerja anggran dari KPU dan Bawaslu,” paparnya.

Kata Mendagri, melalui Ditjen Keuangan Daerah, pihak Kemendagri telah melakukan pengecekan, untuk memastikan setia daerah memiliki ruang fiskal yang cukup terkait penambahan anggaran untuk protokol kesehatan, di luar NPHD.

“129 daerah sudah melaporkan. Ada 141 yang belum melaporkan. Dari 129 daerah yang sudah melaporkan tentang keuangannya, ada 57 daerah menyebutkan mereka mampu untuk mmbiayai dari APBD-nya, mampu membiayai tambahan KPU maupun Bawaslu Daerah masing-masing. Kemudian 72 daerah yang ruang fiskalnya memang sulit meminta bantuan dari APBD. Ini masih belum termasuk 141 daerah lain yang belum melaporkan,” jelasnya.

Kemendagri juga memastikan agar anggaran penyelenggara Pemilu tidak ikut dipotong berkenaan dengan realisasi anggaran Kementerian/Lembaga karena urgensinya untuk kesuksesan Pilkada di tengah pendemi.

“Kami sudah sampaikan surat juga kepada Menkeu agar anggarannya tidak dipotong, berkaitan dengan kebijakan rasionalisasi K/L. Demikian juga untuk Bawaslu, demikian juga untuk DKPP,” tutup Mendagri. (*/r)