oleh

Dilaporkan ke Polisi Atas Dugaan Penipuan, Coenraad Kalumata Cs Bukan Ahli Waris Tanah Leluhur Torindatu

Ketua Rukun Keluarga Besar Torindatu Benny Saerang SH MH bersama Kuasa Hukum Hendro Christian Silow SH MH CLA

Manado – Pemberitaan terkait asal usul tanah di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menarik untuk disimak, apalagi akhir-akhir ini Keluarga Besar Torindatu sebagai salah satu pemilik tanah sedang berjuang meluruskan klaim dari pihak yang tidak bertanggung jawab atas tanah peninggalan leluhur keluarga besar Torindatu tersebut.

Pihak yang tidak bertanggung jawab yang dimaksud adalah Coenraad Kalumata dan Lemoes Kalumata yang bertindak dan mengaku sebagai ahli waris dari salah satu leluhur keluarga besar Torindatu yang bernama Linora Torindatu.

Pengurus Rukun Keluarga Besar Torindatu Benny Saerang SH MH, membenarkan jika ada oknum tidak bertanggungjawab telah melakukan klaim dan penipuan atas tanah pusaka milik Keluarga Besar Torindatu.
Bahkan, Pengurus Rukun bersama Kuasa Hukum Hendro Ch SIlow SH MH CLA telah melaporkan Kalumata Cs ke Polda Sulut dengan nomor laporan STTLP/155.a/III/2021/SPKT/POLDA SULUT tertanggal 28 Maret 2021.

BACA JUGA:  Target Pertumbuhan Kinerja Produksi & Penjualan ANTAM

“Tapi hingga kini belum mendapat informasi pemanggilan pemeriksaan dari pihak kepolisian. Ini membuat seluruh keluarga besar bertanya-tanya kendala apa sehingga pemeriksaan atas pelaporan tersebut belum terlaksana,”ujar Saerang.

Lanjut dikatakan, beberapa hal yang membuat marah Keluarga Besar Torindatu terhadap Coenraad Kalumata dan Lemos Kalumata yakni:

1. Mereka membuat silsilah palsu sehingga mereka bisa mengklaim tanah peninggalan leluhur Torindatu / Linora Torindatu.

2. Mereka membuat Akte Kematian Palsu yang dibuat di kantor Pencatatan Sipil di tahun 2014.

3. Mereka bertindak sebagai ahli waris dari Linora Torindatu dalam penuntutan mereka kepada Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulut lewat Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 21/G.TUN/19.97/PTUN.MDO, padahal mereka bukanlah bagian dari Keluarga Besar Torindatu atau mereka tidak ada hubungan sedarah dengan Keluarga Besar Torindatu.

BACA JUGA:  Neraca Perdagangan RI Alami surplus 1,96 miliar dolar AS

4. Mereka bekerjasama dengan seorang Ibu berinisial RA yang diketahui adalah seorang yang mendanai mereka dalam proses klaim tanah peninggalan leluhur Torindatu/Linora Torindatu.

5. Menipu keluarga meminta dokumen-dokumen milik Keluarga Besar Torindatu dan serta meminta-minta uang yang akhirnya diketahui hanya untuk kepentingan mereka saja.

Seperti diketahui, leluhur keluarga besar Torindatu/Linora Torindatu ini meninggalkan tanah yang sangat besar yang didaftarkan dalam meet brief nomor 272 dan dibukukan dalam Akta Eigendom nomor 232 tanggal 28 Juni 1879.

Dokumen Akta itu pun diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No.Sk.537/Ka tahun 1960 dan oleh Balai Peninggalan Harta Jakarta tahun 1988.

Dalam SK.no.537/Ka menegaskan tanah Linora Torindatu sebesar seluas 2.206.400.000 m² dan pemerintah bersedia memberikan dengan cuma-cuma sebagian dari tanah tersebut seluas 441.280.000m2 diberi hak milik sebagai ganti rugi dalam pasal 8 UU nomor 1 tahun 1958.

BACA JUGA:  Tahun 2020 Indosat Ooredoo Bukukan Kinerja Luar Biasa

Jika dilihat dari luas yang diberikan pemerintah lewat SK.537/Ka tersebut dikonversikan kedalam Kilometer persegi itu seluas 441.28 KM². Kota Manado saja luasnya hanya berkisar kurang lebih 157 KM².

Begitu besar dan luasnya peninggalan leluhur Torindatu/Linora Torindatu tersebut membuat pihak terlapor sampai nekat memalsukan silsilah dan dokumen pendukung lainnya demi kepentingan mengklaim dan menguasai tanah tersebut, padahal yang sebenarnya leluhur/nenek dari Conraad dan Lemos itu bernama Seba Randas bukanlah Linora Torindatu.

Surat Ukur/Meet brief nomor 272 yang dibukukan dalam Eigendom Verponding nomor 232 Tanggal 28 Juni 1879 adalah Surat Ukur dan Akta Induk dari seluruh tanah yang berada di Sulawesi Utara yang didaftarkan dan dikeluarkan oleh Kantor Kadaster pada saat itu, sehingga membuat klaim-klaim dari pemegang register-register desa dan lainnya sejak tahun 1900-an sampai saat ini dipertanyakan kekuatan hukumnya serta dipertanyakan asal usulnya.(***)

Komentar

News Feed