SULUT.SIBERINDO.CO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara Hendrik Pagiling bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Apri Listiyanto hadir dalam talkshow bersama Kawanua TV, Jumat (28/8). Kegiatan berlangsung di ruang tamu Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara dan dipandu Regina sebagai pembawa acara.
Mengangkat tema “Pelayanan Hukum yang Mengayomi dan Berdampak”, talkshow membahas berbagai layanan dan kebijakan Kementerian Hukum yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Pembahasan mencakup transformasi digital, Administrasi Hukum Umum (AHU), Kekayaan Intelektual, harmonisasi peraturan daerah, Pos Bantuan Hukum (Posbankum), POSBATAS, hingga Indeks Reformasi Hukum.
Kakanwil Hendrik Pagiling menjelaskan bahwa transformasi digital menjadi arah penting dalam pembaruan pelayanan hukum. Digitalisasi diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan mudah dijangkau masyarakat tanpa sekat geografis. Teknologi juga diharapkan menjadi sarana untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh hak-hak hukumnya dengan lebih mudah.
Dalam kesempatan tersebut, Hendrik juga menekankan bahwa transformasi digital harus tetap berjalan seiring dengan semangat pengayoman. Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus membuka ruang komunikasi publik untuk menerima aduan, masukan, dan saran masyarakat terkait hambatan dalam mengakses layanan hukum digital. Hal tersebut sejalan dengan program kolaborasi nasional “Pasti Ada Solusi”.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Marsono kemudian membahas layanan Administrasi Hukum Umum, khususnya Perseroan Perorangan. Ia menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendirikan Perseroan Perorangan secara mandiri melalui layanan digital AHU dengan PNBP sebesar Rp50.000. Layanan ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh status badan hukum dan mengembangkan usahanya secara lebih formal.
Pembahasan juga mencakup Kekayaan Intelektual. Marsono menjelaskan bahwa perlindungan Kekayaan Intelektual mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi. Perlindungan tersebut penting untuk mencegah penggunaan tanpa izin, mendorong kreativitas dan inovasi, serta memberikan nilai ekonomi terhadap karya.
Sementara itu, Kepala Divisi P3H Apri Listiyanto menyampaikan peran Kanwil dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Harmonisasi dilakukan untuk memastikan rancangan regulasi tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, tidak tumpang tindih, serta sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.
Apri juga menyoroti keberadaan Posbankum Desa/Kelurahan sebagai sarana mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Kanwil terus mendorong pembentukan, pembinaan, monitoring, dan evaluasi Posbankum agar dapat memberikan informasi hukum, konsultasi, bantuan penyelesaian masalah, serta rujukan kepada masyarakat.
Selain Posbankum, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara juga mengembangkan POSBATAS sebagai perluasan akses keadilan berbasis komunitas. POSBATAS diharapkan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terlayani, dengan salah satu implementasinya melalui komunitas nelayan di Kota Bitung. Kanwil juga telah membina sekitar 2.500 paralegal di Sulawesi Utara untuk memperkuat jejaring layanan bantuan hukum.
Melalui talkshow bersama Kawanua TV, Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara terus memperluas informasi mengenai layanan hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan hukum yang mudah diakses, responsif, dan memberikan dampak nyata. Talkshow tersebut selanjutnya akan ditayangkan melalui Kawanua TV sebagai sarana edukasi dan informasi publik bagi masyarakat Sulawesi Utara.
