Manado, Siberindo.co – Bacarita Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Ratih Hapsari Kusumawardani, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan capaian-capaian lebih khusus APBD Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manado, Senin, 25 September 2023.
Sesi Pertama Bacirita APBN ALCo Regional, Kakanwil DJPb Prov. Sulut, Ibu Ratih Hapsari Kusumawardani didampingi beberapa para narasumber Kepala Seksi Perbendaharaan KPPBC Manado, Bpk Afif Rochimi, Kakanwil DJP Suluttenggomalut, Bapak Arif Mahmudin Zuhri, Plt. Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Bapak Evendi Antogia dan Kasubbag Tata Usaha dan Kepatuhan Internal BDK Manado Bapak Julius Ali.
Pada Sesi Kedua Diseminisi KFR :”Upaya Peningkatan Kemandirian Fiskal di Provinsi Sulut”, Kakanwil DJPb didampingi Statistisi Ahli Madya BPS Sulut, Ibu Sirly Worotikan, Local Expert, Prof. Dr. Anderson Guntur Kumenaung (Guru Besar Universitas Sam Ratulangi), Perencana Muda Korsub Ekonomi Keuangan dan Pendanaan Bappeda Prov. Sulut, Satli Tambunan.
Ini gambaran beberapa hal capaian-capaian hingga 31 Agustus 2023, baik ALCO Regional maupun Sulut.
- Kondisi perekonomian global di triwulan ketiga tahun 2023 masih dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global. Hal ini ditandai dengan beberapa indikator diantaranya yaitu tingkat inflasi di negara-negara maju yang masih relatif tinggi yang dimungkinkan berdampak pada kebijakan pengetatan moneter di negara-negara tersebut sehingga menekan likuiditas di tingkat global. Selain itu, perkembangan komoditas pangan yang relatif tinggi di berbagai negara perlu diwaspadai.
- Di tingkat nasional, perekonomian terus menunjukkan penguatan dan resilient. Pertumbuhan ekonomi secara nasional hingga Triwulan II 2023 tumbuh 5,17% secara y-o-y, yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang resilient dalam menghadapi tantangan perekonomian. Dalam periode yang sama, beberapa negara di berbagai belahan dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pertumbuhan kurang dari 5%, seperti Tiongkok, Meksiko, Amerika Serikat, Thailand, Jepang, Uni Eropa, Vietnam, Korea, dan lain-lain. Tingginya inflasi dan kebijakan moneter melalui tingkat suku bunga yang tinggi di berbagai negara menjadi salah satu faktor utama terjadinya perlambatan ekonomi di berbagai belahan dunia.
- Upaya pengendalian inflasi di dalam negeri secara umum efektif sehingga tingkat daya beli masyarakat tidak terpukul terlalu dalam. Terkendalinya tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi positif tentu akan berdampak positif pada indikator-indikator makroekonomi lain yaitu tingkat pengangguran terbuka yang turun dengan laju 5,45% y-o-y secara nasional per Februari 2023. Demikian pula, tingkat kemiskinan yang turun ke level 9,36% pada Maret 2023 secara y-o-y. Dengan demikian, di tingkat nasional kondisi lapangan kerja dan kemiskinan terus menunjukkan perbaikan. Perlambatan terjadi pada tren ekspor namun demikian perlambatan lebih dalam juga dialami pada impor.
- Di tingkat regional, kondisi perekonomian Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara umum juga menunjukkan pemulihan dan penguatan seiring dengan meningkatnya aktivitas perekonomian dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dari beberapa indikator. Pertama, untuk tingkat inflasi, untuk bulan Agustus 2023 secara year on year Indonesia mengalami inflasi sebesar 3,27%. Sementara itu untuk Sulawesi Utara, dalam periode yang sama untuk Manado dan Kotamobagu juga mengalami inflasi sebesar 2,06% dan 4,44%. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) di Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2023 naik 0,56 persen menjadi 110,55 dibandingkan dengan bulan Juli yang berada di 109,93. Berbeda dengan NTP, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan dari 111,63 di bulan Juli ke 110,85 di bulan Agustus. Secara umum, angka NTN Sulawesi Utara masih di atas nasional yang berada di angka 105,75. Namun demikian, untuk nilai NTP, Sulawesi Utara masih berada di bawah NTP Nasional yang sebesar 111,85. Dari sisi kinerja neraca perdagangan, Neraca Perdagangan (Ekspor Impor) di Sulawesi Utara pada Agustus berada di 34,86 Juta USD dan menunjukkan penurunan dari bulan Juli pada 64,24 Juta USD.
- Selanjutnya, dari sisi pemerintah, ketidakpastian ekonomi di tingkat global yang masih terdampak oleh pandemi dan isu geopolitik global, direspon melalui kebijakan yang didanai oleh APBN dan APBD. Dalam pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara, Pendapatan yang telah terealisasi adalah senilai Rp3,23 triliun atau 63,76% dari target yang telah ditetapkan, tumbuh 0,04% (yoy).
- Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan negara, dibutuhkan pendanaan oleh APBN dimana sumber pendapatan terbesarnya adalah dari penerimaan pajak. Tercatat realisasi penerimaan pajak di Sulawesi Utara sampai dengan akhir Agustus 2023 adalah sebesar Rp2,35 triliun atau telah terealisasi sebesar 61,69% dari target penerimaan tahun 2023. Penerimaan pajak di Sulawesi Utara pada bulan Agustus 2023 mengalami kontraksi secara yoy sebesar 4,72% yang disebabkan adanya Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang menopang penerimaan Semester I Tahun 2022 sedangkan program tersebut tidak terjadi lagi di tahun 2023. Jika tidak memperhitungkan PPS maka penerimaan perpajakan tumbuh 5,95% (yoy).
- Selain dari penerimaan pajak, salah satu sumber pendapatan APBN adalah dari pendapatan bea dan cukai dimana realisasi sampai dengan akhir Agustus 2023, dilaporkan pendapatan bea dan cukai telah terealisasi sebesar Rp47,5 miliar. Untuk periode bulan Agustus penerimaan Cukai terealisasikan sebesar Rp3,25 miliar, dan Bea Masuk sebesar Rp3,32 Tidak terdapat penerimaan Bea Keluar dikarenakan tidak adanya pembelian atas Komoditas CPO dan Produk Turunannya yang terkena Bea Keluar.
- Selain dari Perpajakan dan Bea Cukai, Pendapatan APBN lainnya adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Capaian PNBP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara s.d. 31 Agustus 2023 sangat baik dan telah memenuhi target triwulan III sebesar Rp4,92 miliar hingga 126,03%. Lalu, Capaian PNBP dari pelaksanaan lelang lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Utara s.d. 31 Agustus 2023 dari lelang oleh PL I, PL II, dan PT Pegadaian mencapai 89,86% dari target TW III. Pokok lelang atas pelaksanakan lelang tersebut mencapai sebesar Rp301,3
- Dari sisi Belanja, telah terealisasi sebesar 52,03% dari pagu, tumbuh 0,84% dengan nilai sebesar Rp11,51 triliun. Dana Transfer ke Daerah, Belanja Pegawai dan dan Belanja barang menjadi komponen belanja terbesar yang ada. Belanja Barang telah terealisasikan 53,36% dari total pagu. Sedangkan untuk realisasi Belanja Modal telah terealisasikan 40,53%. Sampai dengan akhir Agustus 2023 ini, berdasarkan pelaksanaan APBN di Sulawesi Utara tercatat defisit sebesar Rp10,27
- Transfer Ke Daerah (TKD) sampai dengan akhir Agustus telah disalurkan mencapai Rp8,29 triliun atau 64,31% dari pagu. Dari angka tersebut, DAU menempati porsi terbesar realisasi TKD di wilayah Sulawesi Utara dengan realisasi Rp5,72 triliun dan disusul DAK Non Fisik Rp1,18
- Dari sisi pelaksanaan APBD, Pendapatan daerah telah terealisasi senilai Rp7,77 triliun atau 47,33% dari pagu, dengan komponen Pendapatan dari Dana Transfer menempati proporsi yang signifikan relatif terhadap Pendapatan Daerah. Dari sisi Belanja APBD, telah terealisasi sebesar Rp7,98 triliun atau 48,03% dari pagu. Belanja pegawai masih mendominasi komponen belanja, dari realisasi sebesar Rp7,98 triliun, Belanja Pegawai menempati posisi terbesar senilai Rp4,02 triliun diikuti Belanja Barang Rp2,1
- Secara umum realisasi pendapatan dan belanja APBD Pemda lingkup Sulawesi Utara mengalami tren fluktuatif dalam kurun waktu 6 tahun terakhir. Fluktuasi pendapatan transfer utamanya terjadi di periode Pandemi Covid-19 sebesar 19% yoy, sedangkan belanja transfer relatif stabil dalam periode Pandemi. Pada kondisi pascapandemi, arus kas pada aktivitas operasi meningkat hingga 127% yang utamanya disebabkan kenaikan pendapatan pajak dan daerah dan pendapatan transfer. Ditinjau dari sisi pembiayaan, aktivitas pinjaman daerah (penerimaan dan pembayaran) pada Pemda lingkup Sulawesi Utara masih belum optimal. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir belum terdapat skema pinjaman langsung dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Kondisi ini mengindikasikan Pemda lingkup Sulawesi Utara masih mengandalkan SILPA dan belum mengoptimalkan local creative financing (sumber pembiayaan lain).
- Proporsi net transfer antar pemerintah terhadap pengeluaran pemerintah daerah menunjukkan tren yang variatif pada setiap lingkup Pemda. Pada Pemda Kota dan Pemerintah Provinsi serta Pemda Kabupaten Kepulauan, secara umum Pemda berhasil menurunkan ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat pada masa prepandemi dan pandemi, namun kembali terjadi kenaikan di masa pascapandemi. Kondisi ini dipengaruhi penurunan realisasi Retribusi Daerah dan kenaikan Belanja Daerah. Pada Pemda Kabupaten Non Kepulauan, proporsi transfer antar pemerintah terhadap pengeluaran pemerintah daerah secara umum mengalami penurunan dari masa prapandemi hingga pascapandemi yang didorong oleh kenaikan PAD dan penurunan pendapatan transfer.
- Proporsi pengeluaran pemerintah yang belum dapat dipenuhi oleh Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tren yang variatif pada setiap lingkup Pemda. Pada Pemda Kota dan Pemerintah Provinsi serta Pemda Kabupaten Non Kepulauan, secara umum proporsi mengalami tren stagnansi pada periode prapandemi dan di masa pandemi, dan berada pada kisaran yang cukup tinggi (diatas 0,7) yang mengindikasikan pemda masih mengandalkan pendapatan transfer sebagai sumber pendanaan atas belanja daerah. Pada Pemda Kabupaten Kepulauan terjadi penurunan tren dari masa prapandemi hingga pascapandemi yang disebabkan peningkatan realisasi PDRD pada seluruh Kabupaten Kepulauan.
Reporter : Ria